Legalitas dan Domisili

Organisasi Purna Paskibraka bernama PURNA PASKIBRAKA INDONESIA disingkat PPI. PPI berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ). Organisasi ini didirikan tanggal 21 Desember 1989 di Cipayung, Bogor, melalui MUNAS I PPI dengan ketua Umum Pertama yaitu kak Adi Nugroho. PPI berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Organisasi ini bersifat kekeluargaan dan bukan bagian dari organisasi masyarakat / Orsospol manapun juga serta tidak menjalankan kegiatan politik. 

 

Purna Paskibraka Indonesia ini :

  1. Terbentuk secara de facto pada tahun 1989 di Jakarta dan kemudian diproses secara de jure pada tahun 2007.
  2. Telah didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM RI nomor AHU-54.ah.01.06 tahun 2011 sebagai “perkumpulan”.
  3. Terbentuk di 33 propinsi dan di lebih dari 100 kabupaten/kota diseluruh indonesia.
  4. Berdasarkan SK Diklusepora 091 Th 1985 tentang Pembinaan Purna Program Generasi Muda.
  5. Berada dibawah binaan Dinas Olahraga & Pemuda Pemprov DKI Jakarta untuk PPI DKI Jakarta, dan binaan Suku Dinas Olahraga & Pemuda Pemkot untuk PPI wilayah.

 

Tujuan, Fungsi dan Sifat

Tujuan

  1. Menghimpun dan membina para anggota agar menjadi warga NKRI yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, setia dan patuh pada NKRI.
  2. Mengamalkan dan mengamankan Pancasila. 
  3. Membina watak, kemandirian dan profesionalisme.

 

Fungsi

  1. Mendorong dan pemrakarsa pembaharuan dengan menyelenggarakan kegiatan yang kontributif.
  2. Wadah pembinaan dan pengembangan potensi anggota.

 

Sifat

  1. Purna Paskibraka Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat social yang bersfifat kekeluargaan.
  2. Purna Paskibraka Indonesia bukan merupakan organisasi politik dan tidak menjalankan kegiatan politik.

 

Perlengkapan Organisasi

Ketentuan Organisasi

Tata urutan ketentuan Organisasi terdiri atas :

  1. Anggaran Dasar
  2. Anggaran Rumah Tangga
  3. Peraturan Organisasi
  4. Keputusan Musyawarah-musyawarah
  5. Keputusan Rapat-Rapat

 

Kepengurusan

Kepengurusan dari organisasi PPI ini disusun secara vertical dengan urutan :

  1. Purna Paskibraka Indonesia Pusat / PP PPI
  2. Purna Paskibraka Indonesia Provinsi / DT I
  3. Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten / Kotamadya.
  4. Setiap kepengurusan dipimpin oleh Pengurus PPI yang berada di ibu kota untuk pusat, Pengurus DT I untuk ibu kota provinsi dan Pengurus DT II untuk ibu kota kabupaten / kota.
  5. Pelindung, Penasehat, dan Pembina organisasi disesuaikan dengan struktur organisasi pemerintahan yang mengurus tentang generasi muda. Misalnya untuk pelindung kabupaten / kota adalah Bupati / Walikota, Penasehat adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten / kota, serta Pembina adalah Kepala Sub Dinas Pemuda dan Olahraga.

 

Keanggotaan

  1. Anggota Biasa, adalah pemuda / pelajar yang pernah bertugas sebagai anggota PASKIBRAKA di tingkat nasional, propinsi, kabupaten / kota pada tanggal 17 Agustus serta menjalani latihan dalam Gladian Sentra.
  2. Anggota Luar Biasa, adalah mereka yang pernah menjadi komandan, pelatih, dan Pembina PASKIBRAKA.
  3. Anggota Kehormatan, adalah orang perorangan atau kelompok yang berjasa secara langsung dan nyata dalam kegiatan kepaskibrakaan dan/atau organisasi PPIJU namun tidak pernah dikukuhkan.

 

Keanggotaan PPI berhenti apabila :

  1. Yang bersangkutan meninggal dunia atau melanggar peraturan organisasi (PO).
  2. Apabila melanggar PO, pemberhentian dapat dilakukan melalui musyawarah.
  3. Sebelum dinyatakan diberhentikan, anggota yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

 

Arah Kebijakan

Dalam organisasi PPI, Musyawarah Nasional (MUNAS), Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi dan Musyawarah Kotamadya/Kabupaten (Muskot), merupakan forum tertinggi untuk menetapkan program kerja dan kebijakan organisasi. MUNAS, MUSDA DAN MUSKOT diadakan sekali dalam 4 tahun.

Wewenang dari MUNAS, MUSDA dan MUSKOT antara lain :

  1. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus
  2. Menetapkan / menyempurnakan AD / ART
  3. Menetapkan program kerja dan kebijaksanaan organisasi.
  4. Memberhentikan, memilih dan mengangkat Ketua PPI.
  5. Menetapkan keputusan keputusan lain yang dianggap perlu.

Semua pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, bila setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tetapi mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

 

Kode Etik

Kode Etik organisasi ini adalah Ikrar Putra Indonesia yang isinya:


IKRAR PUTRA INDONESIA
Aku mengaku Putra Indonesia, dan berdasarkan pengakuan itu :

Aku mengaku, bahwa aku adalah makhluk Tuhan Al Khalik, Yang Maha Esa, dan bersumber pada Nya

Aku mengaku, bertumpah darah satu, Tanah Air Indonesia

Aku mengaku, berbangsa satu, bangsa Indonesia

Aku mengaku, berjiwa satu, jiwa Pancasila

Aku mengaku, bernegara satu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Aku mengaku, bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sesuai dengan pembukaan UUD 1945

Aku mengaku, bercarakarya satu perjuangan besar dengan akhlak dan ikhsan menurut ridhoTuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam  karya hidupku sehari-hari. SemogaTuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini denganTaufik dan Hidayah-Nya serta dengan Inayat-Nya.

 

Pembubaran Organisasi

Bagaimana cara untuk membubarkan organisasi ini?

  1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui MUNAS luar biasa yang khusus diadakan untuk itu (pembubaran).
  2. Pembagian harta kekayaan ditetapkan bersamaan dalam kegiatan MUNAS luar biasa tersebut.
isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan